Sepuluh tahun lalu, dalam rubrik ”Tanda-tanda Zaman” di majalah Basis edisi Juli-Agustus 2000, budayawan Sindhunata mengonstatir bahwa pendidikan (di negeri ini) hanya menghasilkan air mata.

Kini, setelah 10 tahun berlalu, air mata itu bahkan sudah habis terkuras, hanya menyisakan ratapan dalam diam. Air mata siapa lagi kalau bukan milik kebanyakan warga di negeri ini yang tak mampu mengakses lembaga pendidikan formal.

Setiap awal tahun ajaran baru, jerit dan tangisan hati para orangtua dari keluarga miskin itu seolah melahirkan kidung kesedihan. Bayangan bahwa anak-anak mereka akan tersisih dari pergaulan di dunia pendidikan, tempat satu-satunya harapan akan masa depan yang lebih baik bisa disemai, seketika terlempar ke ceruk terdalam di batin mereka.

Jangankan mengakses pendidikan berkualitas, yang oleh pemerintah dilabeli standar khusus ini dan itu, sekadar masuk ke sekolah reguler dengan standar minimal saja mereka harus berjuang dengan cucuran keringat dan (lagi-lagi) air mata. Wacana sekolah gratis yang sempat timbul-tenggelam tempo hari kini benar-benar telah menguap, bertukar gagasan dengan semangat liberalisasi dan privatisasi yang akhir-akhir ini kian menggejala.

Berawal dari menonton film "Alangkah Lucunya (negeri ini)" dan tercenung membaca kata-kata penutup dalam film tersebut, yaitu Pasal 34 UUD '45ayat 1 dan 2

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan.

dalam pasal ini jelas tertulis bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, akan tetapi pada kenyataannya yang ada mereka dibiarkan terlantar begitu saja. Khususnya anak terlantar, mereka seolah dibiarkan di jalanan tanpa perhatian sedikitpun dari pemerintah [baik pusat maupun daerah], dan pada akhirnya masyarakat yang harus "berkorban" untuk mereka.

Memang ini menajdi tanggungjawab bersama, akan tetapi bukankah UUD 45 adalah pedoman bangsa ini? Dan dalam pasal 34 di atas jelas disebutkan bahwa mereka seharusnya dipelihara oleh Negara. Masyarakat yang "berkorban"pun tidak menadpat dukungan dari pemerintah. Mereka [msyarakat] harus mengorbankan materi hingga waktu mereka hanya untuk mengurusi sesuatu yang harusnya sudah ada yang mengurus. Akan tetapi pada kenyataannya pemerintah seolah menutup mata terhadap fenomena ini.

Ibu Negara Kristiani Herrawati ( Ani ) Yudhoyono - Bagi rakyat Indonesia, terutama kaum perempuan, Ibu Negara Ani Yudhoyono adalah teladan yang pantas dan layak diikuti baik dari sikap, tutur kata serta pemikiran dan kepeduliannya terhadap masyarakat.

Sikap ramah dan tutur kata yang lembut menjadikan dirinya sebagai Ibu Negara yang disayangi dan dibanggakan. Begitu pula pemikiran dan kepedulian terhadap masyarakat yang dituangkannya dalam berbagai program seperti Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Hijau dan Indonesia Kreatif.

Sikap dan tanggung jawab sebagai Ibu Negara ini ternyata terbentuk dari kekaguman Ani Yudhoyono terhadap ibundanya Sunarti Sri Hadiyah terutama dalam membangun keluarga dan membesarkan serta mendidik kedua putranya.

Dalam wawancara khusus dengan Kantor Berita ANTARA pekan lalu di Istana Negara Jakarta, Ibu Negara yang bernama lengkap Kristiani Herrawati dengan penuh senyum menceritakan ketegaran Ibundanya dalam mengurus dan mendidik tujuh orang anak.

"Jadi tentu saja saya melihat ketegaran seorang ibu, kasih sayang yang diberikan oleh seorang ibu baik kepada suaminya, putra-putrinya. Itu yang menjadi panutan saya," kata putri ketiga pasangan suami istri Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo (Alm) dan Hj. Sunarti Sri Hadiyah ini.